PatroliNews.id,Maluku — Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Sherly M. Marlissa, A.M.Pd, menyoroti berbagai persoalan serius yang muncul dalam proses transisi kepemimpinan di lingkup pemerintah desa. Saat ditemui di kediamannya pada Senin (09/6/2025), Sherly memaparkan adanya sejumlah kejanggalan administratif dan keuangan yang terjadi tepat sebelum ia resmi menjabat.
Salah satu temuan utama adalah pencairan dana desa sebesar Rp88 juta yang dilakukan pada 21 Mei 2025, sehari sebelum pelantikannya. Dana tersebut dicairkan oleh staf desa bersama mantan Penjabat Negeri, Hadi Zakibas, dalam situasi yang menurutnya tidak transparan.
“Proses pencairan dana dilakukan saat masa transisi, padahal waktu itu beta belum dilantik. Dana itu katanya untuk program kerja fisik dan kegiatan desa lainnya. Tapi sampai sekarang, beta belum terima dokumen pendukungnya,” tegas Sherly.
Sebagai pejabat berlatar belakang dunia pendidikan, Sherly menekankan pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola anggaran. Ia mengaku, telah berulang kali meminta laporan pertanggungjawaban dan dokumen resmi kepada staf desa, namun hingga kini belum juga diberikan.
“Kalau memang beta ini kurang, bapak ibu kasih kelebihan, supaya beta bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sampai sekarang, dokumennya tidak ada di beta,” tambahnya dengan nada serius.
Sherly juga mengungkap bahwa, sejak awal menjabat hingga saat ini, berdasarkan stok opname internal, tersisa sekitar Rp500 juta lebih dalam kas desa. Dana ini sebelumnya telah direncanakan penggunaannya untuk beberapa program prioritas yang disusun bersama staf lama, seperti pembangunan jalan tani, penyaluran BLT, dan program ketahanan pangan.
Namun, permasalahan semakin rumit setelah audit resmi dari Inspektorat Kabupaten menemukan adanya penyimpangan keuangan lebih dari Rp1 miliar. Hasil audit tersebut, kata Sherly, telah dikirim melalui kantor pos dan secara resmi disampaikan dalam rapat pemerintah negeri yang turut dihadiri oleh tua-tua adat dan anggota Saniri Negeri.
“Dokumen audit dari Inspektorat sudah beta sampaikan di dalam rapat resmi. Tapi yang menyedihkan, semua orang bersikap biasa-biasa saja, padahal ini masalah yang sangat serius,” ungkap Sherly.
Ia menyayangkan sikap pasif dari pejabat struktural yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana desa, termasuk Bendahara Negeri, Tomas Lawery, dan Sekretaris Negeri, Irene Marlisa, yang menurutnya sudah diberi tahu secara langsung namun belum menunjukkan upaya konkret untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Selain persoalan keuangan, Sherly juga menyoroti masalah serius lainnya: akses terhadap ruang kerja resminya sebagai Penjabat Negeri. Hingga kini, ruang kerja tersebut masih belum dapat ia gunakan karena kunci masih dikuasai oleh Onya Hehalatu, kerabat dari pejabat sebelumnya, yang menolak menyerahkan akses tersebut.
“Situasi ini jelas menghambat jalannya pelayanan publik dan kelancaran tugas administrasi. Katong mau kerja, tappi fasilitas dasar saja belum bisa digunakan,” tutur Sherly.
Ia menegaskan bahwa, masalah ini bukan semata menyangkut ego personal, tetapi merupakan cerminan dari lemahnya tata kelola pemerintahan yang perlu segera dibenahi agar tidak terus merugikan masyarakat Negeri Hatu.
“Kalau ruang kerja pejabat saja tidak bisa dibuka, bagaimana beta bisa jalankan pemerintahan dengan baik?” tutur Sherly dengan nada kecewa.
Meski begitu, Sherly menegaskan bahwa, ia tetap berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, meskipun tanpa akses ke ruang kerjanya. Baginya, jabatan ini adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan, dan harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.
“Beta tetap jalankan tugas-tugas pemerintahan sebaik mungkin karena ini tanggung jawab yang Tuhan titipkan ke beta. Yang pasti, beta sangat berharap dukungan dari semua pihak agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya penuh harap.
