PatroliNews.id,Ambon, Rabu (6/8/2025) – Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, hadir sebagai pemateri dalam Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan yang berlangsung di Swisbell Hotel Ambon ini turut dihadiri jajaran pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, perwakilan Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, serta sejumlah tokoh daerah.
Dalam pemaparannya, Sadali menegaskan bahwa strategi penanganan konflik sosial di Maluku berlandaskan pada sejumlah regulasi nasional maupun keputusan gubernur. Ia menjelaskan faktor penyebab konflik, mulai dari ketimpangan pembangunan, tingginya angka kemiskinan, hingga politik identitas dan lemahnya koordinasi keamanan. Berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya sosialisasi tentang perdamaian juga disebut masih menjadi tantangan utama dalam upaya mencegah potensi konflik di daerah.
Lebih jauh, Sadali menyoroti kasus-kasus konflik sosial yang pernah terjadi di Kariu, Salahutu, dan Seram Utara. Menurutnya, langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan meliputi rehabilitasi rumah warga, perbaikan fasilitas umum, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri juga memperkuat koordinasi serta melibatkan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas. Ia menegaskan pentingnya deteksi dini, respon cepat, dan rekonsiliasi berkelanjutan agar Maluku mampu menciptakan kondisi yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat.
