PatroliNews.id, Ambon – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 di Ambon, Senin (15/9/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si., melalui pemukulan tifa sebagai tanda dimulainya acara. Acara tersebut dihadiri jajaran komisioner Bawaslu RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota DPR RI, akademisi, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, serta berbagai lembaga pemantau pemilu.
Dalam arahannya, Wali Kota Ambon menekankan, pentingnya evaluasi terhadap praktik pemilu 2024, khususnya terkait maraknya politik uang yang dinilai masih menjadi masalah serius. Wattimena menyoroti, fenomena serangan fajar yang kerap merusak kualitas demokrasi.
Ia menegaskan, “Jika masyarakat masih tergoda menerima uang 300 ribu, maka sesungguhnya kita turut merusak demokrasi. Kesalahan bukan hanya di pihak penyelenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.” Pernyataan ini menekankan, pentingnya membangun kesadaran politik masyarakat sebagai langkah awal untuk memperkuat kualitas proses demokrasi.
Wattimena juga menekankan, perlunya edukasi politik yang lebih gencar, dilakukan oleh partai politik, ormas, dan lembaga swadaya masyarakat, agar rakyat memahami bahwa suara mereka lebih berharga daripada iming-iming sesaat.
“Demokrasi yang tangguh lahir dari masyarakat yang teredukasi secara politik. Dengan kesadaran ini, mereka tidak mudah dibeli atau dipengaruhi uang,” jelasnya.
Selain evaluasi, kegiatan ini membahas tantangan pemilu mendatang, khususnya setelah diterapkannya sistem baru yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Hal ini menuntut persiapan matang, termasuk pembenahan data pemilih oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah kota memiliki tanggung jawab besar, misalnya memastikan data pemilih selalu akurat melalui Dukcapil. Kolaborasi lintas pihak sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan adil,” ujar Wattimena.
Komisioner Bawaslu Maluku, Astuti Usman, menambahkan bahwa, pengawasan pemilu bukan semata tanggung jawab penyelenggara, melainkan harus melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan partai politik.
“Pemilu bukan hanya urusan Bawaslu atau KPU. Masyarakat punya peran besar untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil,” jelasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa, partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan pemilu yang transparan dan bersih.
Kegiatan penguatan kelembagaan dan evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi di Maluku. Dengan evaluasi politik uang, edukasi masyarakat, dan kerja sama lintas lembaga, diharapkan pemilu mendatang akan lebih transparan, adil, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi secara menyeluruh.
PatroliNews.id – Berita terkini, Fakta, Nyata dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran
