PatroliNews.id, Ambon – Perguruan tinggi kembali menegaskan perannya sebagai penjaga nalar pembangunan. Melalui forum akademik yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura pada Rabu, 29 April, di Aula Rektorat Universitas Pattimura, menghadirkan ruang dialektika yang tidak sekadar membahas angka kemiskinan, tetapi juga membongkar akar persoalan yang selama ini tersembunyi di balik statistik.
Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dominggus Malle, menempatkan pendekatan berbasis data sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menilai, realitas sosial di Maluku tidak dapat dipahami melalui pendekatan umum yang selama ini digunakan secara nasional. Karakter wilayah kepulauan dengan tantangan akses dan konektivitas menjadikan persoalan kemiskinan memiliki dimensi yang lebih kompleks.
Dalam perspektifnya, angka-angka kemiskinan sering kali belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil masyarakat. Di sejumlah wilayah, akses terhadap teknologi dan fasilitas dasar memang mulai terbuka, namun belum diikuti dengan peningkatan produktivitas maupun keterhubungan pasar. Ketimpangan ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa intervensi kebijakan perlu dirancang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya membangun kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika wilayah kepulauan. Sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial menjadi pilar strategis yang harus diperkuat secara simultan agar pembangunan tidak berjalan parsial.
Pandangan serupa disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Teddy Christianto Leasiwal, yang melihat kemiskinan di Maluku sebagai persoalan struktural yang masih berada di atas rata-rata nasional dan terkonsentrasi di wilayah terpencil. Ia menilai kesenjangan antarwilayah serta keterbatasan layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Dalam kerangka yang lebih luas, kondisi geografis kepulauan juga menghadirkan kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Karena itu, kebijakan perlindungan sosial tidak cukup bersifat reaktif, melainkan harus mampu mengantisipasi risiko jangka panjang, terutama bagi masyarakat pesisir dan daerah terisolasi.
Forum akademik ini turut menghadirkan perspektif nasional melalui kehadiran perwakilan Kementerian PPN/Bappenas. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dipandang sebagai langkah strategis dalam menyatukan data, analisis, dan kebijakan, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif.
Lebih dari sekadar kegiatan ilmiah, forum ini menjadi refleksi bahwa kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan gagasan yang relevan dan berdampak. Harapannya, ruang-ruang akademik seperti ini mampu menumbuhkan daya kritis mahasiswa sekaligus mendorong lahirnya solusi berbasis riset yang berpihak pada realitas masyarakat.
Di tengah tantangan pembangunan Maluku yang berlapis, pendekatan berbasis data bukan lagi pilihan, melainkan keharusan—sebuah jalan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
