PatroliNews.Id, Maluku – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperhatikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), yang merupakan haknya, hal ini dikeluhkan puluhan guru Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) Provinsi Maluku yang belum menerima TPP kurang lebih 7 bulan, di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (26/1/2023) .
“Terhadap persoalan ini sangatlah penting, yang mana hak pegawai Pemerintah Provinsi Maluku cukup banyak dan bukan saja baru terjadi pada para guru di SPP Passo, tetapi sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya,karena ini menyangkut hak-hak PNS yang belum terbayarkan sejak Juli 2022 lalu,” tandas Rumra.
“Kalau bicara soal hak pegawai tidak boleh diwakilkan, karena ini terkait kepentingan sumber daya di Provinsi Maluku. Bagaimana kita mau mengambil keputusan kalau yang hadir adalah staf, oleh karena itu Saya berharap agar pimpinan OPD serius melihat masalah ini karena ini menyangkut hak-hak para pegawai,” tutup Rumra.
