PatroliNews.Id, Maluku – Komisi IV DPRD Maluku menemukan sejumlah Program Pemberdayaan, yang belum selesai dikerjakan di lapangan, setelah melakukan Pengawasan di beberapa Kabupaten/Kota, dan mengambil tindakan cepat dengan mengundang para mitranya untuk rapat evaluasi.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary, menjelaskan bahwa
evaluasi Program Pemberdayaan masyarakat dilakukan setelah observasi lapangan, dan sisa pekerjaan akan dijadikan masukan, dan akan dilanjutkan untuk tahun depan, terangnya.
“Hari ini, Komisi IV DPRD Maluku mengadakan rapat evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan, dengan tujuan mengevaluasi program-program yang telah diawasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat output program, dan mengevaluasi hal-hal yang belum terlaksana, dengan harapan dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Rapat evaluasi ini sangat penting dilakukan, dalam memberikan masukan untuk perbaikan program pemberdayaan di daerah,” ujar Atapary kepada patrolinews.id di gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (29/3/23).
Dalam rapat evaluasi tersebut, Dinas Pendidikan, Parawisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Maluku hadir sebagai mitra yang turut berpartisipasi.
Di tempat yang sama Jahya Baryanan, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Maluku, menyampaikan bahwa Program Pemberdayaan masyarakat di 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten, yakni Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru, pungkasnya.
” Program Perberdayaan Masyarakat melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama), diberikan sesuai permintaan masyarakat dan akan dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten/Kota di Maluku. Program ini bertujuan, untuk memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ” ungkap Baryanan.
