PatroliNews.Id, Maluku – Gubernur Maluku, Murad Ismail, melakukan perombakan birokrasi dengan menggeser 14 posisi Pimpinan Tinggi Pratama menjelang akhir masa jabatannya. Namun, perombakan tersebut terjadi kurang dari setahun yang akan berimbas pada kinerja dan produktivitas program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena waktu yang begitu pendek.
Publik menyoroti pergantian kepemimpinan Dinas Pariwisata Maluku dari Affandi Hassanusi ke Meykal Pontoh, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan memiliki latar belakang di bidang Kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, menyarankan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tergabung dalam tim perombakan birokrasi memberikan advice teknis terhadap pimpinan daerah.
” Misalnya, promosi jabatan harus melihat dari proses dan pendekatan job fit. Penempatan juga harus sesuai dengan kemampuan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku,” ujar Rumra pada media di Karpan Ambon, Jumat, (7/4/23).
Rumra menegaskan bahwa penempatan mantan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, bukan dipengaruhi oleh preferensi pribadi, karena hal ini dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat, tutupnya.
