PatroliNews id, Ambon – Dalam sebuah pernyataan tegas, Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, memastikan bahwa tidak ada penganggaran untuk pembelian mobil dinas baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mengutamakan efisiensi anggaran serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang masih memerlukan penyesuaian.
Pernyataan ini disampaikan Moritz di hadapan awak media usai menghadiri rapat istimewa pengambilan sumpah dan janji Body W.R. Mailuhu, SE, sebagai anggota DPRD Kota Ambon di Kantor DPRD, Selasa (18/3/25).
Ia menegaskan bahwa, sejak dirinya menjabat sebagai pimpinan sementara DPRD, kendaraan dinas yang digunakan bukan merupakan aset yang dibeli langsung oleh DPRD, melainkan disediakan melalui sistem sewa.
“Dari awal masa jabatan, kami telah memanfaatkan kendaraan dinas dengan sistem sewa, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 yang mengatur fasilitas, tunjangan, serta sarana prasarana bagi pimpinan dan anggota DPRD,” ujar Moritz.
Ia menjelaskan bahwa, Sekretariat DPRD telah bekerja sama dengan vendor untuk menyediakan kendaraan dinas dengan sistem sewa, di mana pada tahap awal, kendaraan yang digunakan merupakan mobil bekas. Namun, dalam perkembangannya, pihak dealer menyediakan unit kendaraan baru yang diproduksi pada tahun 2024 dan mulai didistribusikan ke DPRD Kota Ambon pada Februari 2025.
Lebih lanjut, Moritz menegaskan bahwa, dalam pembahasan APBD 2025 yang telah disahkan pada November 2024, tidak ada alokasi dana untuk pembelian mobil dinas baru. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah serta menghindari belanja yang tidak mendesak, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ia juga menyoroti, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran. Menurutnya, DPRD Kota Ambon telah lebih dulu menerapkan kebijakan penghematan dengan tidak memasukkan anggaran pengadaan mobil dinas baru dalam APBD tahun depan.
“Kami menghormati setiap masukan dan kritik yang disampaikan, serta mengapresiasi peran media dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja DPRD. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan benar dan sesuai fakta. Kenyataannya, tidak ada pengadaan mobil dinas baru, melainkan penggunaan kendaraan dengan sistem sewa yang telah diterapkan sejak tahun lalu,” tegasnya.
Sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga efisiensi anggaran, DPRD Kota Ambon juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk membahas langkah-langkah strategis dalam pemangkasan anggaran, sesuai dengan arahan Instruksi Presiden serta edaran dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025.
“Kami adalah bagian dari masyarakat dan bertugas untuk melayani kepentingan mereka. Dengan kondisi keuangan daerah yang masih memerlukan penyesuaian, tidak ada ruang bagi kami untuk menghamburkan anggaran. Sebaliknya, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap dana dalam APBD dikelola secara bijak dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Moritz.
