PatroliNews.id, Maluku – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan (Dapil) Maluku VII – Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD), Andreas Taborat, menyampaikan berbagai isu strategis di hadapan Enam anggota DPD dan DPR RI dalam pertemuan resmi yang digelar pada Senin (14/4/2025) di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon.
Andreas, yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, membuka penyampaiannya dengan menyoroti persoalan di sektor perikanan. Ia menekankan, pentingnya transparansi data terkait tonase hasil tangkapan dari pelabuhan, transaksi air besi, rumsum RBK, serta distribusi bahan bakar minyak (PBBKB) yang bisa langsung diperoleh dari aktivitas di pelabuhan-pelabuhan perikanan.
“Pembangunan saat ini tidak merata. Provinsi hanya mendapat 20 persen, sementara pusat mengambil 80 persen. Kami mengusulkan agar setidaknya 10 persen dari porsi 80 persen itu bisa dikembalikan untuk pembangunan di provinsi,” ujar Andreas.
Ia juga menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan BBH yang selama ini dinilai tidak adil, terutama di sektor kehutanan. “Pembagian ini harus disamakan, tidak boleh timpang antarwilayah. Prinsip keadilan fiskal harus ditegakkan,” tegasnya.
Dalam bidang pendidikan, Andreas mengkritisi kebijakan Kementerian Pendidikan yang terlalu sering mengganti kurikulum tanpa arah yang jelas. Hal ini menurutnya membuat para guru bingung dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran serta pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Guru tidak tahu harus ikuti kurikulum yang mana. Ini sangat mempengaruhi kualitas belajar dan masa depan anak-anak kita,” katanya.
Terkait program makanan bergizi gratis untuk siswa sekolah, Andreas menyampaikan adanya ketimpangan antara wilayah perkotaan yang dekat dengan sumber bahan baku dan wilayah kepulauan yang jauh. Ia mengusulkan agar program ini diubah menjadi subsidi langsung kepada siswa atau disalurkan melalui produk kemasan seperti susu agar distribusinya lebih merata.
“Kalau tetap seperti sekarang, daerah kepulauan akan sulit mengikuti. Perlu kebijakan yang berpihak pada wilayah 3T,” ungkap Andreas.
Di akhir penyampaiannya, Andre menyoroti masalah relokasi masyarakat terdampak proyek Blok Masela. Ia menekankan, pentingnya keadilan dalam proses konversi tanah, yang harus disesuaikan dengan harga tanah aktual, serta memastikan relokasi tidak membuat warga menjadi lebih miskin.
“Jangan sampai masyarakat yang direlokasi justru kehilangan mata pencaharian dan hidup lebih susah. Mereka harus ditempatkan secara layak, dengan jaminan kehidupan yang lebih baik,” tutup Andreas.
