PatroliNews.id, Maluku – Berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terungkap dalam pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Maluku. Sejumlah isu utama yang ditemukan mencakup kebutuhan pembangunan gedung sekolah baru, kesejahteraan guru, serta status kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Ketua Komisi IV, Saodah Tethool, menyoroti kondisi sekolah yang sudah lama berdiri tanpa perbaikan signifikan, seperti SMA Negeri 1 SBB yang mengalami kerusakan akibat gempa. Sayangnya, anggaran yang tersedia hanya mencakup rehabilitasi, bukan pembangunan baru. Selain itu, keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga menjadi kendala bagi kesejahteraan guru. Komisi IV menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah untuk memastikan pencairan dilakukan tepat waktu. Mereka juga mendesak pemerintah daerah segera menetapkan kepala sekolah definitif guna meningkatkan stabilitas manajerial di sekolah-sekolah, terutama di bawah kepemimpinan gubernur yang baru tahun ini.