PatroliNews.id, Ambon – Komisi II DPRD Provinsi Maluku mengungkapkan sejumlah masalah serius yang ditemukan selama pengawasan di Pulau Buru dan Buru Selatan, terutama terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan layanan listrik yang belum memadai. Kelangkaan BBM dinilai sangat menghambat aktivitas masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pengguna kendaraan yang sangat bergantung pada energi tersebut.
Anggota Komisi II, Ary Sahertian, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pengusaha minyak setempat dan berkomitmen untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat di dua wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa BBM adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa diabaikan agar warga tidak kesulitan mendapatkan pasokan.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti kondisi listrik di sejumlah desa di Buru Selatan, di mana masih ada enam desa yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN. Komisi ini telah mendesak PLN agar memenuhi janji penyelesaian jaringan listrik di desa-desa tersebut paling lambat tahun 2026 agar pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Tidak hanya itu, Komisi II menilai program reboisasi yang berjalan di wilayah tersebut juga belum optimal dan dampaknya belum terasa di masyarakat. Ary mengingatkan bahwa proyek yang telah selesai harus benar-benar memberikan manfaat, dan jika tidak, perlu ada pertanggungjawaban dari pihak terkait. Komisi II akan mengajukan rekomendasi ke Gubernur Maluku dan mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan efektif.
