PatroliNews.id, Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya memperbaiki mutu layanan kesehatan dengan fokus pada pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat dasar. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat menghadiri Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2025. Ia menyampaikan bahwa surat edaran mengenai pemenuhan fasilitas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) akan segera diterbitkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan.
Menanggapi upaya tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, menekankan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar evaluasi Program JKN secara rutin dan menyeluruh. Ia mengajak seluruh instansi di kabupaten dan kota untuk bersama-sama melakukan evaluasi guna memastikan sinergi dalam menghadapi perubahan jumlah penduduk dan kevalidan data yang digunakan.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Maluku, A. Saleh Sukur, menambahkan bahwa meski penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah diterapkan, masih ada kendala teknis yang harus diatasi. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera melakukan verifikasi dan pengusulan ulang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) agar program bisa berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Kepala UPTD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, Melianus Hanny Kakerissa, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program JKN, terutama dalam pengawasan kepatuhan badan usaha mendaftarkan pekerja. Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Rahmad Asri Ritonga, juga mengapresiasi komitmen Pemprov Maluku dalam menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan mengingatkan pentingnya optimalisasi anggaran serta verifikasi data sebagai kunci keberhasilan program ini.
