PatroliNews.id, MAluku – Komisi II DPRD Provinsi Maluku membawa langsung keluhan masyarakat terkait ketersediaan minyak tanah dan BBM ke BPH Migas serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025. Ketua Komisi II, Irawadi, bersama anggota komisi lainnya menyoroti keterbatasan kuota energi yang kerap memicu kelangkaan terutama menjelang hari besar keagamaan, serta menekankan perlunya penambahan kuota agar pasokan BBM dan minyak tanah bagi Maluku lebih memadai dan merata.
Pertemuan yang diikuti sekitar 15 orang termasuk perwakilan BPH Migas, diterima oleh Rini Disa dari Tim Analis BPH Migas. Dalam forum tersebut, DPRD Maluku juga menyoroti tantangan distribusi energi di wilayah kepulauan dengan 11 kabupaten dan kota, termasuk Kota Ambon. Komisi II mendorong tinjauan ulang Peraturan Presiden terkait tata kelola migas untuk memastikan distribusi energi berjalan adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Maluku.
PatroliNews.id – Berita terkini, Fakta, Nyata dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran
