PatroliNews.id, Maluku — Ratusan usulan pembangunan infrastruktur dari Maluku ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum terealisasi akibat tumpang tindih skala prioritas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi yang digelar DPRD Maluku di ruang Paripurna DPRD Maluku, Ambon, Sabtu, 30 Januari 2026.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, menjelaskan bahwa hasil pembahasan dengan Kementerian PUPR menunjukkan banyak program yang diajukan secara bersamaan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga menyulitkan penetapan prioritas. Ia menegaskan seluruh usulan lahir dari kebutuhan riil masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil yang masih kekurangan layanan dasar seperti air bersih, dan menekankan pentingnya perbaikan sinkronisasi perencanaan agar pembangunan Maluku tidak terus terhambat.
PatroliNews.id – Berita terkini, Fakta, Nyata dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran
