PatroliNews.id, Maluku – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Dexlite mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Maluku. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menilai kebijakan tersebut belum berpihak pada masyarakat di daerah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi energi dan transportasi. Pernyataan itu disampaikan di Baileo Rakyat Karang Panjang pada Kamis, 7 Mei 2026. Ia menegaskan kenaikan harga Dexlite yang dibarengi pengurangan kuota BBM subsidi dari pemerintah daerah membuat distribusi Pertalite dan Bio Solar di sejumlah wilayah menjadi tidak seimbang.
Menurut Alhidayat, dampak kebijakan tersebut mulai terasa pada kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyebut harga kopra di Kabupaten Maluku Tengah mengalami penurunan hingga Rp900 per kilogram, yang dinilai sebagai tanda melemahnya aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, kenaikan BBM non-subsidi dan BBM industri dikhawatirkan memicu efisiensi di sektor swasta yang berpotensi berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan perlambatan ekonomi daerah. Komisi III DPRD Maluku pun meminta pemerintah pusat lebih bijak dalam menetapkan kebijakan energi karena Maluku sebagai wilayah kepulauan sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik dan transportasi.
PatroliNews.id – Berita terkini, Fakta, Nyata dan Keberanian Menyuarakan Kebenaran
