Patrolinews.id, Ambon – Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dr. Michael Wattimena, SE., M.Si, menegaskan bahwa pemerintah kini memasuki babak baru dalam penegakan hukum sektor energi dan pertambangan melalui pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM. Langkah strategis tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kepastian hukum, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara transparan, profesional, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Michael Wattimena saat bertemu dengan sejumlah awak media di Hotel Biz Ambon, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, pembentukan Ditjen Gakkum merupakan komitmen nyata pemerintah untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
“Kehadiran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum merupakan langkah besar pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor energi dan pertambangan. Pengawasan harus semakin efektif, penegakan hukum harus berjalan profesional, dan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam wajib dilaksanakan sesuai koridor hukum agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Michael Wattimena.
Ia menilai, kehadiran Ditjen Gakkum menjadi momentum penting bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam besar, termasuk Maluku, untuk membangun sistem pengelolaan pertambangan yang lebih tertib, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan.
Michael Wattimena juga memberikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk putra terbaik Maluku, Jeffri Huwae, sebagai pimpinan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM. Menurutnya, penunjukan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Maluku, tetapi juga membuktikan bahwa sumber daya manusia asal Maluku memiliki kapasitas untuk menduduki posisi strategis di tingkat nasional.
“Ini adalah kebanggaan bagi Maluku. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada putra daerah menunjukkan bahwa kualitas SDM Maluku diakui secara nasional. Saya berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai persoalan pertambangan dapat diselesaikan secara cepat, efektif, dan menyeluruh,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan melalui Ditjen Gakkum diharapkan mampu memastikan seluruh aktivitas pertambangan, baik yang dilakukan perusahaan maupun pertambangan rakyat, tetap berjalan sesuai aturan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Yang dibangun pemerintah bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan sistem pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab, memiliki kepastian hukum, menjaga lingkungan, dan mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Michael Wattimena juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus mengawal percepatan pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela. Berbagai tahapan terus didorong agar proyek tersebut segera memasuki fase pengembangan yang lebih nyata sehingga manfaat ekonominya dapat segera dirasakan masyarakat Maluku.
“Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap percepatan pengembangan Blok Masela. Berbagai langkah strategis terus dilakukan agar proyek ini berjalan sesuai target. Kami optimistis masyarakat Maluku akan segera melihat perkembangan yang semakin konkret sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Selain bertemu dengan insan pers, Michael Wattimena juga melakukan audiensi dengan pimpinan Universitas Pattimura dan jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya pertambangan rakyat, agar aktivitas ekonomi masyarakat berkembang seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan lingkungan.
Menutup pertemuan tersebut, Michael Wattimena mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha hingga media massa, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Keberhasilan pengelolaan sektor pertambangan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak agar kekayaan sumber daya alam Maluku mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” tutup Michael Wattimena.
PatroliNews.id – Berita , Fakta, Nyata dan Keberanian Menyuarakan Kebenara
