PatroliNews.id, Maluku – Isu-isu mendesak seperti kemiskinan ekstrem, keterbatasan infrastruktur, hingga ketidakpastian status tenaga honorer mencuat dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Provinsi Maluku dan anggota DPD RI serta DPR RI asal Maluku, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna, Karang Panjang, Ambon pada senin 14/4/2025 .
Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa pertemuan ini adalah momentum strategis untuk memperkuat barisan dalam memperjuangkan kepentingan Maluku yang masih tertinggal secara ekonomi dan pembangunan.
Anggota DPD RI Novita Anakotta, bersama para legislator pusat lainnya seperti Sadia Uluputty, Mercy Barends, Bisri Lattuconsina, dan Alimudin Kolatlena, memberikan tanggapan atas berbagai masalah yang disampaikan. Mulai dari program koperasi, bagi hasil sektor perikanan, hingga keamanan dan kuota haji, menjadi pokok perhatian yang akan mereka perjuangkan di tingkat nasional.
Inti dari pertemuan ini adalah menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi pusat-daerah demi mempercepat pembangunan Maluku secara adil dan merata.
