Patrolinews.id, Maluku – Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Dexlite karena dinilai berdampak besar terhadap masyarakat di wilayah kepulauan. Pernyataan itu disampaikan Alhidayat di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (7/5/2026). Menurutnya, kenaikan harga Dexlite justru memperburuk distribusi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar, apalagi di tengah pemangkasan kuota subsidi yang diajukan pemerintah daerah.
Alhidayat menjelaskan kebijakan tersebut mulai memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, termasuk turunnya harga komoditas lokal seperti kopra di Maluku Tengah. Ia juga mengingatkan kenaikan BBM industri berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi dan memicu efisiensi di sektor swasta yang dapat berdampak pada tenaga kerja. Karena itu, DPRD Maluku meminta pemerintah pusat lebih cermat menetapkan kebijakan energi agar tidak semakin membebani masyarakat di daerah kepulauan seperti Maluku.
