PatroliNews.id, Ambon – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris, S.Pi., M.Si, mengungkapkan, rencana kerja Dinas ESDM pada tahun 2025 dalam sebuah wawancara dengan wartawan di ruang kerjanya di Kebun Cengkeh Batumerah, Ambon, pada Senin (6/1/25).
Haris menjelaskan bahwa, beberapa tahun lalu, Dinas ESDM Maluku telah menyusun dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Maluku 2022-2050 yang telah diperdakan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2022. Fokus utama dari dokumen tersebut adalah peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan, yang ditargetkan mencapai 27,3% pada tahun 2025 dan 43,2% pada tahun 2050.
Haris menegaskan bahwa, pencapaian target ini sangat bergantung pada masuknya investor untuk berinvestasi di sektor energi baru terbarukan.
“Kita tahu bersama bahwa, saat ini di Provinsi Maluku, energi listrik yang disediakan oleh PLN semuanya menggunakan energi dari mesin pembangkit yang berbahan bakar minyak (BBM), yang sebagian besar diimpor. Ini membebani keuangan negara. Oleh karena itu, kita perlu mencari alternatif pengganti, yakni dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam energi baru terbarukan yang ada,” ungkap Haris.
Menurut Haris, Maluku memiliki potensi sumber daya alam energi baru terbarukan yang cukup melimpah, seperti energi matahari, panas bumi (geothermal), angin, air, dan biomassa. Di tahun 2024, telah dilakukan eksplorasi terhadap potensi energi panas bumi di Pulau Buru, tepatnya di daerah Wapsalit. Eksplorasi tersebut dilakukan oleh investor berdasarkan penugasan dari Kementerian ESDM, dan hasilnya menunjukkan bahwa, potensi energi panas bumi di wilayah tersebut cukup besar, dengan kapasitas yang dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 30 MW.
“Saya berharap, hasil eksplorasi ini segera ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM untuk membangun infrastruktur penyediaan tenaga listrik melalui energi panas bumi,” jelas Haris.
Selain itu, Haris juga menyoroti, potensi energi angin di Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Nusaniwe, tepatnya di daerah Para Layang. Lokasi ini telah melalui pengkajian oleh investor hingga tingkat studi kelayakan, dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga angin/bayu (PLTB).
Haris juga menyebutkan, adanya peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di pulau-pulau besar seperti Pulau Seram dan Pulau Buru, yang memiliki banyak sungai yang berpotensi untuk dimanfaatkan.
Dalam rangka mendukung pengembangan sektor ketenagalistrikan, Dinas ESDM juga sedang menyiapkan dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang diharapkan selesai pada 2025.
Haris menambahkan, saat ini rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku sudah mencapai 98,37%, dan dengan adanya RUKD serta program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu, diharapkan rasio elektrifikasi dapat mendekati 100% pada akhir tahun 2025.
“RUKD dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin akan mendukung peningkatan rasio elektrifikasi di Maluku, yang diharapkan mencapai 100% pada 2025,” harapnya.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa, pemerintah daerah telah membentuk Forum Energi Maluku (FEM) pada November 2024. Forum ini terdiri dari perangkat daerah dan unsur terkait lainnya, seperti akademisi, asosiasi profesi, dan pelaku usaha. Forum ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Perda RUED serta untuk mendukung program swasembada energi dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan salah satu pilar utama untuk mencapai kemandirian bangsa di sektor energi.
Program swasembada energi ini berfokus pada optimalisasi potensi sumber daya energi lokal, seperti gas bumi dan energi terbarukan (surya, panas bumi, angin, air, biomassa), dengan mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan. Program ini bertujuan, untuk memastikan pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan ramah lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang bagi masyarakat Maluku, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Dalam bidang mineral, Haris mengungkapkan bahwa, Dinas ESDM Provinsi Maluku terus berupaya mengelola potensi mineral, baik logam maupun non-logam, dengan bijaksana untuk kepentingan negara dan daerah.
“Kami juga sedang berusaha menyediakan peta geologi dan sumber daya mineral sebagai acuan bagi semua stakeholder dalam pemanfaatan sumber daya alam di Maluku,” tambahnya.
Selain itu, Haris menyampaikan bahwa, Dinas ESDM juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Peralatan yang bertugas menguji sampel air, batuan, dan mineral di Maluku. Namun, UPTD ini belum berfungsi optimal karena masih dalam proses penyediaan peralatan.
“Kami berharap, pemerintah daerah dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk UPTD ini agar dapat beroperasi dengan baik,” harap Haris.
